THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Selasa, 01 November 2011

7 Konflik Politik Dalam Lembaran Hitam Sejarah Indonesia


Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Dan berikut ini kami sajikan ke-7 konflik politik dalam lembaran hitam sejarah indonesia versi Assant Magazine :
1 : Peristiwa Madiun


Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifoeddin.

Pada saat itu hingga era Orde Lama berakhir, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun, dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan Pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa bahwa tuduhan PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru dan sebagian pelakunya berasal dari Orde Lama.

2 : Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil


Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.
3 : Pemberontakan DI/TII


Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada dimasa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir", sesuai dalam Qur'aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50.

Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah), Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

4 : Peristiwa Andi Azis


Peristiwa Andi Azis Adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Azis, seorang bekas perwira KNIL untuk mempertahankan keberdaan Negara Indonesia Timur, dan enggan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Andi Azis adalah seorang bekas Perwira KNIL yang bergabung Ke APRIS. Ia diterima masuk APRIS. Pada hari pelantikanya disaksikan oleh Letkol Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Setelah itu ia menggerakan pasukannya menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI termasuk Mokoginta. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Pada 8 April 1950 pemerintah mengultimatum yang isinya bahwa Andi Azis untuk datang ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Waktu 4 x 24 jam namun tidak diindahkan. Setelah batas waktu terlewati, pemerintah mengirimkan pasukan dibawah Kolonel Alex Kawilarang dan hasilnya Pada Tanggal 15 April 1950 ia datang ke Jakarta untuk Menyerahkan diri.
5 : Konflik Papua


Konflik Papua adalah konflik di Papua dan Papua Barat di Indonesia. Karena daerah ini menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963, akibatnya Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka / OPM) telah melancarkan pemberontakan berskala kecil untuk meminta Papua menjadi negara sendiri. Pengibaran bendera Bintang Kejora dan protes damai adalah hal yang ilegal untuk dilakukan dan sangat dilarang. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, sehingga semakin memanaskan konflik.

6 : Pemberontakan di Aceh


Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri (2003-2004) untuk menyerang GAM tidak berhasil karena gempa bumi beserta Tsunami yang terjadi di Samudra Hindia pada tahun 2004 keburu menerjang Aceh sehingga mengakibatkan kehancuran bagi seluruh pihak yang ada di Aceh, baik itu TNI, POLRI, GAM, maupun masyarakat Aceh sendiri. Akibat bencana .

7 : Gerakan 30 September


Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

FENOMENA KONFLIK POLITIK PILKADA DAN LIBERALISASI POLITIK

FENOMENA KONFLIK POLITIK PILKADA DAN LIBERALISASI POLITIK

   
Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing.

Di satu sisi ruang pilkada ini merupakan liberalisasi politik yang bertujuan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun di sisi lain, pilkada ini justru menimbulkan polemik dan konflik yang cukup rumit penyelesaiannya.

Terjadinya konflik dan polemik ini dinilai diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial dan feodalistis. Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pilkada ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja konflik Pilkada Sulsel dan Maluku.

Adalah merupakan suatu kepastian bahwa dalam setiap pertarungan politik, khususnya di pilkada, akan banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Mulai dari kepentingan borjuasi internasional, kepentingan borjuasi nasional, hingga kepentingan rakyat (pekerja) tentunya. Sehingga konfilk bukan hal yang tabu lagi untuk dijumpai. Di tulisan ini tidak akan dibahas mengenai persolan apa, siapa dan bagaimana para kepentingan mengintervensi politik di pilkada sehingga menimbulkan konflik. Tapi akan dibahas tentang bagaimana mengolah isu konflik untuk menjadi suatu pembelajaran politik bagi rakyat untuk mengahadapi pertarungan bebas di kancah pertarungan pilkada (liberalisasi pilitik).

Konflik Adalah Proses Pembelajaran Politik

Anggapan umum yang mengatakan bahwa konfilk selalu akan melahirkan yang namanya kehancuran dan kekacauan adalah tidak sepenuhnya benar. Di mana ada sisi negatif maka di situ ada sisi positif. Begitupun dengan konflik. Konflik politik jangan selalu dimaknai sebagai kegagalan demokrasi yang berakibat kekacauan, tapi sejatinya konflik harus dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan konflik masyarakat akan sadar bahwa tindakan fairplay dan anti manipulatif adalah sesuatu yang harus direalisasikan.

Indonesia adalah negara hukum. Semua ada mekanisme dan aturan main (rule of the game) tersendiri, termasuk dengan konflik pilkada. Biarkan hukum bekerja sesuai dengan mekanismenya. Konflik pilkada Sulsel misalnya, apapun keputusan Mahkamah Agung nantinya semua pihak harus menerima dengan jiwa kesatria, termasuk pihak yang kalah.

Kepentingan rakyat harus tetap diprioritaskan. Roda ekonomi harus tetap berputar. Pembangunan infrastruktur dan Industrialisasi harus tetap jalan. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah (daerah) beserta pegawai-pegawainya untuk tidak masuk kerja dan tidak melayani masyarakat.

Masyarakat jangan dijebak pada jurang konflik politik yang sebenarnya hanyalah merupakan ilusi kepentingan pribadi dari elit-elit politik yang bermain. Masyarakat harus diarahkan pada kesadaran untuk bagaimana memahami dan mengerti akan konflik itu sendiri. Nantinya masyarakat akan dapat menilai secara objektif mana yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat, mana yang fairplay dan mana yang manipulatif. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan dapat dengan sendirinya mencegah terjadinya konflik.

Pembentukan Blok Politik Oposisi

Salah satu yang membuat lemah ketika membicarakan demokratisasi di Indonesia adalah rendahnya “kualitas” rakyat untuk menentukan arah perpolitikan dan kepemerintahan agar sesuai dengan kondisi objektif dan kebutuhan mereka. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh paham-paham primordial dan feodalistis yang masih melekat di kepala sebagian besar masyarakat. Objektifitas kemudian dinomorduakan dan hubungan emosional dinomorsatukan.

Lemahnya daya tawar rakyat yang merupakan imbas dari budaya politik irasional, yang pada akhirnya rakyat terjebak dalam money politics. Demokratisasi sebagai ruang pertarungan kepentingan ekonomi-politik harusnya diarahkan pada kesadaran akan perlunya penguatan daya tawar rakyat untuk menghadirkan struktur kekuasaan tandingan yang dalam hal ini adalah Blok Oposisi. Dan dengan konflik kondisi ini dapat diciptakan. Konflik akan mambangun kesadaran massa rakyat untuk memahami dan mempelajari bagaimana berpolitik secara rasional serta bagaimana menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.

Lembaga oposisi politik lokal akan berguna membangun kerangka politik yang progresif dan bukannya menjadi semakin brutal dan unorganized.
Membangun lembaga oposisi dari kalangan gerakan sosial adalah bentuk latihan menyongsong celah-celah politik yang bisa dimanfaatkan dari demokrasi prosedural yang masih berdinamika saat ini. Dalam lembaga oposisi jugalah rakyat kebanyakan berlatih demokrasi sejati dengan memaksimalkan demokrasi yang mengutamakan pembahasan-pembahasan partisipatif untuk semua urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik). Lembaga oposisi yang mencoba menjadi struktur kekuasaan tandingan akan memiliki kewajiban untuk mempraktekkan demokrasi di antara kalangan gerakan sosial secara fair, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sehingga rakyat akan dilatih dan melatih mempercayai pemimpin-pemimpin publik yang memang teruji dan bukan yang oportunis.

konflik politik

WNI di Bangkok dan Sekitarnya Diminta Waspada

Bentrokan demonstran dengan polisi di Bangkok sejak Senin dini hari telah melukai 70 jiwa


Seorang biksu mencoba meredam kemarahan massa di Bangkok, Thailand (AP Photo/David Longstreath)
BERITA TERKAIT
VIVAnews - Departemen Luar Negeri (Deplu) menghimbau warga Indonesia (WNI) yang berada di Thailand agar bersikap waspada dan berhati-hati atas konflik politik yang tengah terjadi di negara tersebut. Demikian ungkap Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Teguh Wardoyo, saat dihubungi VIVAnews, Senin 13 April 2009.

"Kami tidak melarang warga kita bepergian ke sana, tetapi kami himbau agar waspada dan hati-hati," kata Teguh. Sementara itu, warga Indonesia di Thailand hingga saat ini dipastikan aman.
"Mereka [para demonstran] kan tidak menyerang orang asing, tetapi pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva," lanjut Teguh. Imbauan agar waspada juga dimuat dalam laman Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di ibukota Bangkok.

Berdasarkan data, jumlah warga Indonesia di Bangkok dan sekitarnya berjumlah 526 orang. Sedangkan warga Indonesia yang masuk dalam wilayah kerja Konsulat Jenderal Indonesia di Songkhla, kota di wilayah selatan Bangkok, berjumlah 242 orang.

Sementara itu, Singapura, Inggris, Kanada, Australia, Kanada, dan Rusia, telah mengeluarkan "travel advisory" bagi warga negara mereka yang hendak berkunjung ke Thailand setelah PM Abhisit mengeluarkan pernyataan keadaan darurat Minggu kemarin.
Para warga dari lima negara tersebut diminta membatalkan rencana kunjungan mereka ke Thailand jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Warga yang berada di Thailand juga diminta untuk berhati-hati dan menghindari titik-titik rawan kerusuhan.

Hingga kini, bentrokan antara demonstran pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra dengan polisi anti huru-hara di Bangkok sejak Senin dini hari telah menyebabkan sekitar tujuh puluh orang luka-luka. Bentrokan terjadi di perempatan Din Daeng, Bangkok, dekat dengan Victory Monument. Para demonstran juga membakar pos polisi di perempatan Nang Lerng.


contoh konflik agama yang terjadi di indonesia

Kerukunan Beragama Pascarevolusi


Revolusi Mesir yang berhasil melengserkan Hosni Mubarak ”bertarif” sangat mahal. Revolusi Nil ini tak hanya harus dibayar dengan instabilitas keamanan yang kian tak menentu. Namun, ratusan nyawa juga melayang akibat revolusi tersebut. Bahkan revolusi 25 Januari itu berpotensi memakan korban jiwa lebih banyak mengingat revolusi itu seakan membuka pintu konflik sektarian yang mengancam keberlangsungan kerukunan [...]

Indonesia, Target Misionaris Kaum Evangelis

Jika di Barat agama Kristen mengalami krisis karena sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan penganutnya, situasi berbeda terjadi di Asia. Sebuah artikel di situs majalah Time menyebutkan bahwa di kawasan Asia agama Kristen justeru mengalami perkembangan pesat, terutama aliran Kristen Evangelis yang jumlah penganutnya terus bertambah terutama di kalangan anak muda di kawasan Asia. Dalam artikelnya, [...]
 

Perang di Dunia Islam Mereda

Sebuah penelitian terbaru mengatakan tingkat konflik bersenjata di negara-negara Islam jauh lebih rendah dibandingkan dua dekade yang lalu, dengan dukungan untuk gerakan al-Qaidah dan kelompok-kelompok Islam ‘radikal’ berkurang , pada saat penduduk setempat menolak tindakan ekstremisme dan pembunuhan umat Islam lainnya. Laporan, yang dirilis Kamis kemarin (2/12) oleh Canadian Human Security Research Project, juga mempertahankan

Kapal Misi Kemanusiaan RI Diberondong Senjata Israel

Kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang membawa misi kemanusiaan Indonesia dan jurnalis tvOne ditembaki helikopter Israel di perairan Gaza, Palestina. Tiga orang dikabarkan tvOne meninggal dan 30-an lainnya luka-luka. Peristiwa terjadi Senin 31 Mei 2010. Di dalam kapal ini terdapat aktivis Mer-C Indonesia yang membawa misi kemanusiaan. Juga ada jurnalis tvOne yang melakukan liputan di atas [...]

Indonesia akan Dirikan Rumah Sakit di Gaza

Indonesia akan mendirikan rumah sakit di Jalur Gaza senilai Rp 20 miliar untuk menambah fasilitas kesehatan di kawasan tersebut. Ini disampaikan dalam konferensi pers bersama usai pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (29/5/2010). SBY menyatakan, Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk apa pun kepada Palestina [...]

Pemerintah Harus Lakukan Tindakan Terhadap Rencana Pembakaran Al-Qur’an

Ketua Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Kyai Haji Hasan Mutawakil Alallah, mengecam keras rencana peringatan tragedi pengeboman gedung World Trade Centre (WTC) 11 September 2011, dengan pembakaran Al Quran oleh sekelompok warga Amerika Serikat. “Aksi pembakaran itu pasti dilakukan kelompok atheis karena kalau orang beragama tidak akan melakukan tindakan seperti itu,” tegas Ketua [...]
  

Kerukunan Beragama Pascarevolusi

Kerukunan Beragama Pascarevolusi

Kerukunan Beragama PascarevolusiRevolusi Mesir yang berhasil melengserkan Hosni Mubarak ”bertarif” sangat mahal.
Revolusi Nil ini tak hanya harus dibayar dengan instabilitas keamanan yang kian tak menentu. Namun, ratusan nyawa juga melayang akibat revolusi tersebut. Bahkan revolusi 25 Januari itu berpotensi memakan korban jiwa lebih banyak mengingat revolusi itu seakan membuka pintu konflik sektarian yang mengancam keberlangsungan kerukunan antarumat beragama.
Selama ini Mesir dikenal dengan kerukunan antarumat beragama yang bisa menjadi model kerukunan bagi negara-negara lain. Sebuah kerukunan yang tak hanya berlangsung indah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana, juga di kalangan elite dan pemuka agama.
Pada saat ucapan selamat Natal di republik ini diharamkan, contohnya, para ulama terkemuka Al-Azhar (seperti almarhum Grand Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi) justru turut merayakan hari raya keagamaan umat Kristen (Koptik) di sana. Sebaliknya, para pemuka Koptik juga merayakan hari raya keagamaan yang dilakukan umat Islam. Panorama toleransi yang dibintangi para pemuka agama itu senantiasa dipublikasikan secara luas oleh media di Mesir, baik cetak maupun elektronik.
Dalam buku berjudul Qabûlul Âkhâr, Milad Hana—seorang pemikir Koptik—mengatakan, ”Islam di Mesir berwajah Suni, berdarah Syiah, berhati Koptik, dan bertulang peradaban Firaun.” Ungkapan yang lebih kurang sama juga pernah disampaikan tokoh Koptik lain, Baba Syanudah. Ia mengatakan, ”Kami (bangsa Mesir) tidak hidup di negara Mesir. Mesir-lah yang hidup dalam diri kami.”
Kerukunan antara
Harus diakui, selama ini Mesir memang tidak 100 persen bersih dari konflik bercorak keagamaan dan bersemangat sektarianistik. Juga selama Hosni Mubarak memimpin negeri itu.
Meski demikian, pada masa berkuasa, Mubarak senantiasa menggunakan tangan besinya untuk menekan konflik-konflik seperti itu dengan cara menghukum tegas para pelaku anarki. Dengan begitu, konflik yang ada tidak menjalar dan menimbulkan konflik-konflik yang lain.
Akan tetapi, beberapa bulan menjelang lengsernya Mubarak, aksi kekerasan bernuansa agama marak terjadi di Mesir. Kini, setelah Mubarak lengser, konflik berbau keagamaan tersebut semakin menjadi-jadi. Pembakaran rumah ibadah pun kerap terjadi.
Sebagian pihak menuduh loyalis Mubarak sebagai dalang utama di balik semua konflik sektarian yang terjadi di Mesir saat ini. Mereka sengaja menciptakan semua kerusuhan sebagai bentuk balas dendam sekaligus ”revolusi melawan arah” (ats-tsaurah al-mudhadah) terhadap revolusi 25 Januari.
Terlepas dari benar tidaknya keterlibatan loyalis Mubarak, semua aksi kekerasan tersebut menunjukkan bahwa tangan besi yang digunakan Mubarak selama ini untuk menekan konflik bercorak keagamaan hanyalah untuk ”tujuan antara” (menciptakan stabilitas keamanan dan keberlangsungan pemerintahannya), bukan menciptakan kesadaran sejati tentang kerukunan di kalangan umat beragama.
Demi keberlangsungan pemerintahannya, Mubarak memaksa semua pihak untuk tidak berkonflik. Adapun benih-benih konflik—terutama secara teologis—senantiasa tidak tersentuh oleh tangan besi Mubarak. Akibatnya, benih-benih itu kini menjelma sebagai konflik subur seiring dengan ”terpotongnya” tangan besi Mubarak.
Belajar dari Indonesia
Apa yang dilakukan Mubarak selama 30 tahun berkuasa terkait kerukunan umat beragama hampir sama dengan yang dilakukan Soeharto selama 32 tahun berkuasa di negeri ini. Keduanya sama-sama menggunakan tangan besi untuk menekan aksi kekerasan dan konflik bernuansa agama sekaligus menciptakan kerukunan yang bersifat antara.
Kondisi konflik di dua negara ini pasca-lengsernya diktator masing-masing pun sama-sama mengalami peningkatan yang sangat drastis. Bahkan tak tertutup kemungkinan kerukunan umat beragama di Mesir ke depan akan mengalami nasib yang lebih kurang sama dengan yang terjadi di negeri ini hingga sekarang, terutama bila tidak ada kedewasaan berpolitik di kalangan elite dan politisi. Terlebih lagi bila konflik dan aksi kekerasan digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang bersifat politis.
Di sinilah pentingnya politisi Mesir pasca-Revolusi Nil mengambil pelajaran berharga dari Indonesia terkait konflik bernuansa agama. Pelajaran ini tentu bukan untuk ditiru, melainkan untuk dibuang sejauh mungkin agar kerukunan umat beragama di Mesir tidak seperti yang terjadi di Indonesia.

Sosiologi pendidikan

Sosiologi pendidikan


Sosiologi pendidikan adalah studi mengenai bagaimana institusi publik dan pengalaman individu memengaruhi pendidikan dan hasilnya. Studi ini lebih mempelajari sistem sekolah umum di masyarakat industri modern, termasuk perluasan pendidikan tinggi, lanjut, dewasa, dan berkelanjutan.
Pendidikan selalu dilihat sebagai usaha manusia optimistik mendasar yang dikenali dari aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan.Pendidikan dipahami oleh banyak orang sebagai usaha untuk melebihi kemampuan orang cacat, mencapai kesetaraan yang lebih tinggi dan memperoleh kekayaan dan status sosial. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan potensi unik mereka Selain itu juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberi kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka (meritokrasi). Banyak juga orang yang meragukan bahwa sistem pendidikan apapun mencapai tujuan ini dengan sempurna. Pendapat lain mengemukakan pandangan negatif, menyatakan bahwa sistem pendidikan dirancang dengan tujuan mengakibatkan reproduksi ketidaksetaraan sosial.